Anggota Komisi X DPR RI Nizar Zahro Foto : Kresno/mr

Anggota Komisi X DPR RI Nizar Zahro menilai, dengan berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan, ia optimis dapat mendatangkan lebih dari 250 ribu wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Menurutnya di Sulsel, salah satunya Tana Toraja, mempunyai potensi kebudayaan yang dapat memikat wisatawan. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, harus didukung infrastruktur, baik darat maupun udara.

“Kita sudah menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan untuk membangun bandara baru yang bisa berkapasitas lebih dari 200 ribu orang. Dan saya dengar untuk 2019 ini sudah dibangun di Palopo,” ujar Nizar usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulsel dan beberapa pejabat terkait di Makassar, Sulsel, Jumat (14/12/2018).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019, salah satunya dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan DAK non fisik, Nizar berharap Sulsel bisa mendatangkan lebih dari 250 ribu wisatawan, mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal, serta bermanfaat bagi rakyat dan Pemprov Sulsel.

“Ini tugas bersama, Kementerian PUPR membangun fisiknya darat dengan infrastruktur lainnya. Kemenhub membangun bandaranya, Kementerian Pariwisata mengisi konten pariwisata di Toraja itu. Berarti harus bekerjasama juga dengan Komisi V DPR RI,” ujar legislator Partai Gerindra ini.

Secara keseluruhan, Nizar melihat kondisi pariwisata di Sulsel belum mencapai target. Perilaku budaya dan kedisiplinan menurutnya harus dirubah agar bisa melebihi target. Menurut legislator dapil Jawa Timur ini, jika potensi ini dibiarkan stagnan, pariwisata Indonesia bisa kalah dengan Thailand, Malaysia dan China.

“Padahal wisata kuliner itu timbulnya dari Indonesia. Akan tetapi segmen itu sudah diambil oleh negara-negara lain. Jadi harus merubah perilaku dan infrastruktur yang ada dan koordinasi juga dengan keseimbangan yang ada di masing-masing daerah,” ungkap Anggota Badan Anggaran DPR RI ini. (eno/sf)